Jembatan Barelang Peninggalan Habibie

Melihat Jembatan Barelang, Ikon Kota Batam Peninggalan Habibie

Mendiang Presiden Ketiga Indonesia, BJ Habibie, meninggalkan banyak warisan semasa hidupnya. Salah satunya adalah Jembatan Barelang di Batam.

Jembatan Barelang yang berada di Kota batam mulai dibangun dari tahun 1992 hingga 1998.

Jembatan Barelang menjadi pilot project yang diprakarsai ratusan insinyur Indonesia.

Proses pembangunannya memakan waktu enam tahun.

Selaku pemrakarsa, BJ Habibie sama sekali tak mempekerjakan tenaga ahli asing saat itu. Tentunya hal itu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Secara makna, Jembatan Barelang merupakan singkatan dari Batam, Rempang dan Galang. Nama itu merupakan tiga dari nama enam pulau yang disambungkan oleh Jembatan Barelang, termasuk Pulau Tonton, Pulau Nipah dan Pulau Galang Baru di Kepulauan Riau.

Jembatan Barelang sendiri terdiri dari enam jembatan dengan nama berbeda. Diketahui, satu yang terbesar dan terpanjang adalah Jembatan Tengku Fisabilillah atau yang dikenal juga sebagai Jembatan I.

Kini, nama Jembatan Barelang pun populer sebagai ikon wisata di Batam. Namanya memang cukup populer di kalangan wisatawan.


Sumber :
https://www.pegipegi.com/travel/jembatan-barelang-ikon-kota-batam-yang-memesona/
https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4745127/melihat-jembatan-barelang-ikon-kota-batam-peninggalan-habibie/7#detailfoto

BP Batam Wujudkan Sistem Logistik yang Modern Lewat Smart Contract

Jumat, 31 Mei 2019 - 10:09 WIB

batampos.co.id – Sebagai lembaga Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas untuk membangun dan mengelola Batam, BP Batam terus memberi inovasi untuk meningkatkan daya saingnya.

Berselang enam hari dari kerjasama antara dClinic International guna mengembangkan sistem Blockchain Kesehatan Publik pertama di Indonesia, BP Batam kembali mengadakan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Proyek Percontohan Indonesia Blockchain Logistics bersama PLMP Fintech LTD dan PT Central Distribusi Batam.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Mahakam, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (29/5) siang, dan dihadiri oleh Kym Kee selaku Wakil Direktur (Chief Operating Officer) PLMP Fintech PTE.LTD, Komisaris PT Central Distribusi Batam, Agus Riyanto, Direktur Utama PT Sarinah, Ngurah Yasa, dan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady.

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady mengatakan, kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk wujud prioritas dan komitmen BP Batam untuk tahun 2020 dengan mengintegrasikan kegiatan logistik dan komoditas.

“Nah, kami menghadirkan teknologi Blockchain yang disebut sebagai Smart Contract. Terobosan ini merupakan hal yang krusial, karena logistik adalah kunci dari perekonomian nasional,” ujarnya.

Edy menambahkan, teknologi Smart Contract nantinya akan menggunakan layanan Data Center dari Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam, sebagai salah satu entitas bisnis di BP Batam.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi adalah penerapan pemerataan implementasi teknologi di Batam dan kesesuaian bentuk bisnis yang dipersiapkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kita sudah memiliki fasilitasnya dan perbaiki infrastrukturnya, jadi sesegera mungkin bisa terlaksana,” jelasnya. Edy melanjutkan, meski dirancang dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), teknologi tersebut tetap di jalan.

“Implementasinya saya harapkan maksimal tiga bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama,” paparnya..

Kata edy, teknologi Blockchain merupakan platform desentralisasi atau Digital Legder, di mana transaksi dapat terekam dan terintegrasi secara digital.

Wakil Direktur PLMP Fintech PTE.LTD, Kym Kee, mengatakan sistem tersebut tidak menggunakan pihak ketiga. “Sederhananya, catatan transaksi-transaksi yang sudah terjadi, disimpan oleh lebih dari satu komputer. Jadi akan lebih susah untuk men-hack sistem ratusan bahkan ribuan komputer,” jelasnya.

Kym mengungkapkan, kecil kemungkinan adanya gangguan untuk semua komputer pada waktu yang sama. menurutnya, dengan menggunakan metode konvensional biasanya akan menimbulkan masalah kepercayaan.

“Dengan menggunakan jaringan Peer-to-Peer yang Blockchain miliki, hal tersebut dapat teratasi,” katanya.

Sedangkan Smart Contract sendiri lanjutnya, adalah kontrak kripton yang mengizinkan penggunanya untuk mentransfer aset secara digital. Baik mengontrol transfer mata uang digital atau aset antar pihak dalam kondisi tertentu.

Kontrak tersebut kemudian akan tersimpan di dalam teknologi Blockchain dan bersifat Immutable atau tidak bisa diubah.(*)


Sumber :
https://batampos.co.id/2019/05/31/bp-batam-wujudkan-sistem-logistik-yang-modern-lewat-smart-contract/

Proses Produksi Smartphone Xiaomi di Batam

Foto: Melihat Proses Produksi Smartphone Xiaomi di Batam·

21 Mei 2019 8:00

Produksi smartphone Xiaomi di PT Sat Nusapersada, Batam.

Xiaomi telah merakit lini smartphone-nya untuk pasar Indonesia di PT Sat Nusapersada, Batam. Hal ini telah mereka lakukan sejak tahun 2017 sebagai langkah mereka untuk memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia.

Perusahaan teknologi asal China itu mampu memproduksi 700.000 smartphone dalam waktu satu bulan di Sat Nusapersada. Ada tiga lantai di pabrik tersebut yang disediakan untuk merakit smartphone Xiaomi. Dan untuk saat ini, ternyata tiga line produksinya difokuskan untuk Redmi Note 7 yang sedang laris manis.

Tim kumparan diajak oleh Xiaomi untuk berkunjung langsung melihat proses produksi smartphone mereka di Sat Nusapersada. Proses produksinya sendiri dilakukan selama 24 jam. Menurut penjelasan pihak Sat Nusapersada, secara garis besar ada tiga proses yang dilewati smartphone Xiaomi sebelum diedarkan ke pasaran.

Proses pertama adalah perakitan ponselnya. Setelah itu, dilanjutkan oleh proses pengujian kamera dan radio Wi-Fi. Dalam proses kedua tersebut, ada tahap yang disebut aging, di mana smartphone akan diuji saat mengisi daya baterai selama enam jam.

Setelah itu, proses terakhir adalah pengemasan alias packing. Smartphone-smartphone Xiaomi dimasukkan ke dalam boks untuk siap diedarkan ke pasar. Total dalam tiga tahap itu terdiri dari 86 proses produksi.

Steven Shi, Country Head Xiaomi Indonesia, mengungkapkan saat ini permintaan terhadap Redmi Note 7 memang sangat tinggi. Oleh karena itu produksinya bisa disesuaikan dengan permintaan dan suplai di pasar. Apalagi dengan adanya kritik yang mengatakan Redmi Note 7 sebagai 'ponsel gaib' karena sulit didapatkan di pasaran.

"Jadi permintaannya sangat luar biasa di pasaran, selama ini juga ada beberapa komplain, karena kami tahu permintaan sangat luar biasa, jadi kami memaksimalkan produksi," ujar Shi, saat ditemui di pabrik PT Sat Nusapersada, Batam, Senin (20/5).

Shi berjanji akan memproduksi sebanyak mungkin smartphone Xiaomi lewat kerja sama dengan Sat Nusapersada untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari konsumen.

Sumber :

https://kumparan.com/kumparantech/foto-melihat-proses-produksi-smartphone-xiaomi-di-batam-1r7JNBJnFFD/full

Batam Tidak Bebas Cukai

Batam Cs Tak Lagi Bebas Cukai

Pemerintah menyatakan tak lagi membebaskan cukai di wilayah free trade zone (FTZ) atau zona perdagangan bebas. Ada beberapa pertimbangan sehingga pemerintah tak lagi memberikan pembebasan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi di Kemenkeu Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Untuk yang terkait barang kena cukai betul bahwa fasilitas barang kena cukai selama ini diberikan untuk FTZ ada Batam, Bintan, Karimun kemudian Pinang akan tidak lagi diberikan. Dasarnya adalah rekomendasi KPK dan review pemerintah," kata Heru.

Pertimbangan tersebut, pertama, dari sisi legal, undang-undang menyatakan tak pernah membebaskan cukai. Dia mengatakan, pada prinsipnya cukai adalah untuk pengendalian.

"Pertama dari sisi legal framework undang-undang cukai tak pernah memberikan pembebasan karena memang prinsipnya cukai adalah pengendalian. Karena justru dengan memberikan pembebasan terbalik dari filosofi cukai," ujarnya.

"Kedua PP FTZ sebenarnya memberi ruang karena di situ kalimatnya untuk konsumsi diberikan pembebasan. Kombinasi dua legal framework kita analisa kemudian kita menyimpulkan bahwa sebenarnya pembebasan barang kena cukai untuk FTZ tidak tepat, rokok sama minuman," sambungnya.

Pertimbangan kedua ialah dari sisi operasional. Menurut Heru, dari analisa lanjutan, barang yang dibebaskan cukai malah mengalir ke wilayah-wilayah sekitarnya.

"Kedua sisi review operasional, kita sudah mendapat informasi sebelumnya termasuk dari KPK, bahwa kota-kota yang dikeluarkan itu menurut analisa lanjutan terlalu banyak atau over kuota. Dampak dari over kuota adalah mengalirnya barang-barang itu keluar FTZ, terutama dari Batam terutama case rokok dari Batam ke pesisir timur Sumatera," ujarnya.

"Dari dua aspek utama tadi maka diputuskan tidak lagi diberikan pembebasan," tutupnya. (dna/dna)


Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4552650/batam-cs-tak-lagi-bebas-cukai?_ga=2.8545909.1325100318.1558060665-1549130391.1509338617

Cacar Monyet dari Singapura

Batam Antisipasi Penularan Cacar Monyet dari Singapura

Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mengantisipasi penularan virus cacar monyet atau monkeypox, setelah Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan penemuan penderita penyakit tersebut di negaranya.

Menyikapi hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusumarjadi, menuturkan akan menyiapkan sebuah alat sebagai langkah antisipasi agar tidak menyebar di Indonesia.

"Saya sudah berbincang dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), untuk menyiagakan alat pendeteksi panas tubuh, sebagai langkah antisipasi," kata Didi seperti yang dikutip dari Antara, Minggu (12/5).

Ia menyatakan dengan alat itu, maka suhu tubuh setiap warga negara Indonesia dan asing yang baru memasuki wilayah Batam akan dipindai.

Bila diketahui suhunya tinggi, atau melebihi batas normal, maka akan langsung dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut.

Dan bila diduga yang bersangkutan positif menderita cacar monyet, maka akan langsung dibawa ke ruang isolasi di RS Badan Pengusahaan Batam atau RS Umum Daerah Embung Fatimah.

"Untuk kewaspadaan umum setiap RS yang curiga ada gejala cacar, ambil darah. Di BPLTKS bisa," kata dia.

Tidak hanya itu, bila seorang penumpang kapal dicurigai mengidap cacar Singapura, maka seluruh penumpang kapal harus ikut dikarantina.

"Karena penularannya melalui kontak langsung. Masa inkubasi 5-7 hari baru terlihat gejalanya," kata dia.

Gejala cacar monyet sama dengan cacar lainnya, antara lain demam dan gangguan pernafasan. Menurutnya yang membuat penyakit itu berbahaya adalah radang pernafasan.

"Cacarnya sama, virusnya sama," kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga Batam untuk menghindari bepergian ke Singapura, agar terhindar dari penularan virus itu.

Cacar monyet adalah infeksi virus langka yang sebenarnya tidak dapat menyebar dengan mudah antarmanusia.

Penularan utama dari hewan ke manusia terjadi lewat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit hewan yang terinfeksi. Memakan daging yang tidak dimasak dengan baik dari hewan yang terinfeksi juga mungkin menjadi salah satu cara penularan.

Sementara, penularan sekunder dari manusia ke manusia dapat terjadi melalui kontak tatap muka dalam waktu yang lama dengan orang yang terinfeksi, lesi kulit atau benda yang terkontaminasi cairan pasien.

Saat sudah terinfeksi, cacar monyet ini mengalami masa inkubasi selama 5 hingga 21 hari sampai munculnya gejala.

Pada periode 0-5 hari ditandai dengan muncul demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kurang bertenaga.

Virus ini mirip dengan cacar (variola atau smallpox, bukan cacar air) meskipun lebih ringan.

Tak ada pengobatan khusus atau vaksin yang tersedia untuk menangkal cacar monyet. Tapi, WHO menyatakan vaksin cacar 85 persen efektif mencegah cacar monyet.


Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190512151646-255-394144/batam-antisipasi-penularan-cacar-monyet-dari-singapura

Penumpang Pesawat dari Batam Makin Sepi

Penumpang Pesawat dari Batam Makin Sepi, Suwarso: Biasanya 7.000 Sehari Kini Cuma 5.000

Jumat, 8 Februari 2019 21:29

Jumlah pengunjung keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Hang Nadim menurun drastis pasca diterapkannya tiket berbayar dan meningkatnya harga tiket pesawat.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Badan Usaha Bandar Udara (Bubu) Hang Nadim, Suwarso.

"Dampaknya memang tidak hanya di Bandara Hang Nadim. Bahkan di bandara seluruh Indonesia sejak diberlakukannya tarif bagasi berbayar. Jauh sangat menurun dan berdampak di dunia penerbangan baik di Batam maupun di bandara lain," ujar Suwarso kepada Tribun di ruang kerjanya, Jumat (8/2/2019).

Diakuinya efek yang terjadi adalah efek domino. Mulai dari kalangan porter, wraping, bagasi dan pembeli oleh-oleh di Lantai 2. Semua mengaku resah tentang kebijakan yang dilakukan oleh airlines ini.

"Merugikan sekali. Biasanya Bandara Hang Nadim dapat melayani penumpang yang berangkat di atas 7.000 di hari normal, setelah diberlakukan turun sampai 5.000.

Memang selama seminggu ada kenaikan sedikit mencapai 6.000. Tapi memang terlalu jauh menurunnya," tutur Suwarso.

Suwarso berharap dalam hal ini pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan bagasi berbayar tersebut. Pasalnya berdampak pada dunia pariwisata, kuliner, dan tenagakerja.

Semoga, kata dia, seluruh stakeholder bisa duduk lagi membicarakan yang mungkin dapat mengangkat lagi citra di Bandara Hang Nadim.

Ironisnya lagi, khusus hari ini, ada 11 penerbangan yang cancel. Diantaranya 2 penerbangan maskapai garuda dan 9 penerbangan maskapai Lion Air.

"Sebenarnya mengurangi jadwal penerbangan. Contoh garuda biasanya ada 6 penerbangan sekarang dikurangi 2 karena tak ada penumpang," kata Suwarso.

Suwarso menambahkan sejauh ini masih saja ada beberapa penumpang yang mengomel saat dimintai biaya bagasi, tetapi dia masih tetap bayar. Dan untuk barang yang ditinggal sudah tak ada lagi.


Sumber :
http://batam.tribunnews.com/2019/02/08/penumpang-pesawat-dari-batam-makin-sepi-suwarso-biasanya-7000-sehari-kini-cuma-5000?page=all.

Batam dari Free Trade Zone Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Batam Akan Diubah dari Free Trade Zone Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Bisnis.com, BATAM – Produk industri di Batam akan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Untuk itu, status Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) akan segera diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Ada 262 juta konsumen di dalam negeri, Batam harus berkontribusi,” ujar Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Selasa (15/1).

Selama ini Batam mendapatkan fasiltias FTZ, yang memungkinkan barang impor dan ekspor di Batam tak kena tarif PPN, PPN BM, dan Bea. Namun jika produk industri Batam dijual ke dalam negeri, kewajiban membayar PPN, PPNBM, dan Bea kembali dikenakan.

Pemberian Fasilitas KEK di Batam dianggap menjadi solusi karena dengan KEK produk hasil industri di Batam bisa dijual ke dalam negeri tanpa dikenakan tarif pajak.

“Yang paling utama adalah untuk substitusi impor, karena itu konsep KEK itu kan, supaya pengusaha bisa jual ke dalam negeri, tentu dengan berbagai fasiltias. Itu yang saya pikir untuk tahun ini,” jelasnya.

Selain memenuhi pasar dalam negeri, Batam juga akan tetap berperan sebagai penyumbang ekspor nasional. Kedepan, seluruh barang dari luar negeri bisa dikumpulkan di Batam, untuk kemudian diekspor kembali ke negara-negara yang membutuhkan.

“Orientasi ekspor kita adalah untuk global value chain,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembenahan jasa logistik Batam akan terus digesa.

Terutama untuk meningkatkan kapasitas air cargo Bandara Hang Nadim. Pengembangan bandara Hang Nadim sendiri telah memasuki masa pre qualifikasi sejak awal bulan ini.

“Misalnya dari Surabaya mau kirim ke Eropa, dikumpulkan di Batam lalu diangkut dengan yang besar,” jelasnya.

Sektor pelabuhan juga terus dibenahi. Pelabuhan Batuampar akan didesain sebagai Hub Angkutan laut agar biaya logistik yang tinggi bisa ditekan.

Untuk menekan ongkos logistik, Batam harus meningkatkan volume angkut melalui perluasan jaringan. (K31)


Sumber :
https://sumatra.bisnis.com/read/20190115/534/878790/batam-akan-diubah-dari-free-trade-zone-jadi-kawasan-ekonomi-khusus